Bank Himbara Dan BSI Sambut Kucuran Dana Rp200 Triliun Dari Pemerintah

Mediaraya.id – Pemerintah resmi menggelontorkan dana tabungan negara senilai Rp200 triliun ke enam bank pada Jumat (12/9/2025).

Kebijakan ini diharapkan menjadi bahan bakar bagi perbankan untuk memperkuat likuiditas sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyambut positif langkah strategis tersebut.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menilai penempatan dana pemerintah akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan memberi ruang likuiditas tambahan.

“BNI berkomitmen menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, selaras dengan agenda pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Corporate Secretary BRI, Dhanny, yang menegaskan komitmen BRI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kredit produktif serta program pemberdayaan UMKM.

Hingga Juni 2025, BRI telah menyalurkan kredit Rp1.416,6 triliun, di mana 80,32% diarahkan ke sektor UMKM.

Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menilai tambahan likuiditas akan melonggarkan kompetisi bunga dana (cost of fund) dan mendorong perbankan lebih agresif menyalurkan kredit.

“BTN menargetkan pertumbuhan kredit dari 8% ke 10%, namun tentu dibutuhkan kecepatan keputusan agar dana ini optimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, menegaskan dana pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan memperkuat Dana Pihak Ketiga (DPK) dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

“Dengan likuiditas yang lebih sehat, perputaran uang di perekonomian akan lebih optimal,” jelasnya.

Bank Syariah Indonesia (BRIS) juga mengapresiasi kebijakan ini. Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menilai penempatan dana pemerintah akan mendukung program prioritas seperti pembiayaan rumah subsidi, program Makan Bergizi Gratis, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

“Dana ini akan kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas pembiayaan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” katanya.

Kebijakan ini merupakan terobosan awal Menteri Keuangan Purba Yudhi Sadewa setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025).

Ia menegaskan pentingnya memperbaiki koordinasi fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.***