Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni HarisMediaraya.id – Kebijakan mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) guru di Kabupaten Bulukumba menuai sorotan tajam dari DPRD Bulukumba.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, angkat bicara terkait keresahan yang muncul akibat kebijakan tersebut.
Syahruni mengungkapkan bahwa DPRD Bulukumba menerima banyak aduan dari masyarakat, mulai dari pesan singkat, telepon, hingga laporan langsung dari organisasi profesi guru, PGRI.
Aduan itu mayoritas berisi keberatan atas mutasi guru yang dianggap kurang memperhatikan aspek kemanusiaan.
“Mutasi itu seharusnya dikaji secara bijak. Kalau seorang guru dipindahkan jauh dari rumahnya, itu bisa berdampak pada psikologi, semangat, bahkan kinerjanya di kelas. Bisa saja karena kelelahan perjalanan, akhirnya fokus mengajar menurun,” tegas Syahruni, Selasa, 16 September 2025.
Ia menekankan bahwa regulasi kepegawaian memang mengatur ASN siap ditempatkan di mana saja. Namun, menurutnya, implementasi kebijakan tidak boleh semata berpegang pada aturan.
Aspek sosial, kondisi ekonomi, jarak geografis, hingga keselamatan guru dalam perjalanan harus ikut dipertimbangkan.
“Kebijakan mutasi jangan hanya dilihat dari sisi aturan. Faktor sosiologi, kondisi geografis, hingga keselamatan guru dalam perjalanan juga harus jadi pertimbangan,” tambahnya.
Syahruni berharap Dinas Pendidikan Bulukumba lebih bijaksana ke depan dalam menentukan mutasi guru.
Ia menegaskan, mutasi memang diperlukan untuk pemerataan tenaga pendidik, tetapi jangan sampai justru menimbulkan tekanan berlebihan yang merugikan guru maupun peserta didik.
“Mutasi tetap harus ada, tapi jangan sampai mengorbankan semangat dan kualitas pengajaran. Pendidikan itu kuncinya ada di guru,” pungkasnya.***
Tidak ada komentar