Apel Gabungan OPD, Sekda Bulukumba Tekankan Profesionalisme ASN Dan PPPK

Mediaraya.id – Sekda Bulukumba Muh Ali Saleng memimpin Apel Gabungan OPD Bulukumba lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang digelar di awal tahun 2026.

Apel ini menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan arah kerja pemerintahan setelah melewati tahun 2025 yang penuh tantangan.

Dalam arahannya pada Apel Gabungan OPD Bulukumba, Sekda Bulukumba menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun yang sarat dinamika dan persoalan, terutama pada akhir tahun anggaran.

Hampir seluruh perangkat daerah dihadapkan pada penyelesaian tugas-tugas yang kompleks, baik pelaksanaan program berbasis kontrak maupun pelayanan publik.

Sekda Bulukumba menilai pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran penting agar tidak terulang di tahun berikutnya.

Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian kegiatan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Alhamdulillah, pada detik-detik terakhir sebagian besar persoalan dapat kita uraikan dan selesaikan dengan baik, meskipun harus melalui berbagai proses dan kendala di lapangan. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.

Namun demikian, Sekda menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat perangkat daerah lengah.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan program, khususnya kegiatan fisik, tidak dilakukan secara pasif dan menunggu kondisi berjalan apa adanya.

“Kita tidak boleh hanya menunggu. Harus aktif mengawal, membangun komunikasi dengan rekanan, serta melakukan kontrol berjenjang. Jangan sampai target progres, misalnya 60 persen, justru masih berada di angka 50 persen,” tegasnya.

Menurutnya, apabila terjadi deviasi progres, maka intervensi, monitoring, dan evaluasi harus segera dilakukan secara intensif agar realisasi fisik tetap berjalan sesuai rencana.

Pengalaman tahun 2025 diharapkan menjadi pelajaran berharga dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Sekda Bulukumba juga menekankan arahan Bupati Bulukumba agar di awal tahun anggaran 2026 seluruh perangkat daerah bergerak lebih cepat dalam mengejar dan mengoptimalkan serapan anggaran.

Ia menyebutkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan insentif anggaran bagi daerah yang mampu menyerap anggaran secara optimal dan tepat waktu.

“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, peluang ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya adalah perencanaan yang matang, data yang akurat, serta komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Kadis Pariwisata tersebut menjelaskan bahwa anggaran tahun 2026 memiliki karakter berbeda, dengan fokus belanja yang lebih diarahkan pada program-program strategis pemerintah pusat.

Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Bulukumba untuk menyiapkan dokumen dan proposal berkualitas agar dapat menjadi lokasi prioritas pelaksanaan kegiatan.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap bersyukur karena masih mampu memenuhi kewajiban daerah, termasuk pembayaran gaji dan TPP pegawai serta pembangunan infrastruktur secara bertahap.

Menurut Sekda, hal ini tidak lepas dari komitmen efisiensi anggaran yang juga tercermin dalam proses evaluasi APBD di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam arahannya, Sekda Bulukumba juga meminta Inspektorat Daerah untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan dan kegiatan seluruh perangkat daerah.

Ia menegaskan setiap temuan harus segera diberikan rekomendasi perbaikan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pemeriksaan internal.

Kepada PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, Sekda menegaskan tidak ada perubahan prinsip dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Status paruh waktu, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja.

“Ini adalah pilihan yang memiliki konsekuensi. Negara telah memberikan apresiasi sesuai ketentuan, maka kewajiban kita adalah bekerja secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.

Menutup arahannya, Sekda mengajak seluruh jajaran untuk menjaga semangat serta meningkatkan kinerja di awal tahun 2026, dengan harapan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal.***