Mediaraya.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bulukumba menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba yang berlangsung di Gedung DPRD Bulukumba, Rabu, 7 Juli 2026.

Dalam forum paripurna itu, Fraksi PKS menilai bahwa SiLPA yang terus terjadi setiap tahun perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Menurut PKS, sisa anggaran tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi administrasi atau teknis pelaksanaan program, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan penyerapan anggaran.

Fraksi PKS mempertanyakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya melalui percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Menurut Fraksi PKS, optimalisasi penyerapan anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, terutama melalui program pembangunan dan pemberdayaan yang bersifat mendesak.

Selain menyoroti efektivitas penyerapan anggaran, Fraksi PKS juga mengangkat isu fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam menghadapi kondisi darurat, terutama bagi wilayah yang terdampak bencana.

Fraksi PKS memahami bahwa SiLPA kerap muncul akibat dinamika teknis di lapangan.

Namun demikian, fraksi tersebut mempertanyakan kemungkinan penerapan mekanisme yang lebih adaptif sehingga sebagian SiLPA dapat diprioritaskan untuk mempercepat penanganan bencana maupun pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

Menurut Fraksi PKS, langkah tersebut akan memungkinkan masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit memperoleh manfaat bantuan pemerintah secara lebih cepat tanpa harus menunggu proses penganggaran yang memakan waktu panjang.

Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang juga Ketua DPD PKS Bulukumba, Dr. Supriadi, S.P., M.Si, menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus semakin berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta mampu merespons kondisi yang berkembang di lapangan.

"SiLPA hendaknya tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan daerah, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan program. Semakin optimal penyerapan anggaran, semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam menggerakkan ekonomi di tingkat bawah," kata Dr. Supriadi.

Ia juga menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih adaptif dalam menghadapi kondisi darurat.

"Ketika terjadi bencana, masyarakat membutuhkan respons yang cepat. Karena itu, kami mendorong adanya mekanisme fleksibilitas anggaran yang tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga percepatan penanganan maupun pemulihan infrastruktur dapat segera dilakukan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Fraksi PKS berharap masukan yang disampaikan dalam pandangan umum tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyempurnakan tata kelola keuangan daerah, sehingga APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.***