Gandeng KKP, Bupati Bulukumba Perkuat Perlindungan Nelayan

Mediaraya.id – Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat mengingatkan nelayan dan masyarakat pesisir soal bahaya penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan negara lain.

Kampanye informasi publik itu digelar di Bulukumba, Kamis, di tengah meningkatnya risiko penahanan nelayan Indonesia akibat pelanggaran batas laut internasional.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, jajaran KKP, Mabes Polri, BPJS Ketenagakerjaan, penyuluh perikanan, hingga ratusan nelayan dan keluarga pesisir.

Dalam forum itu, pemerintah menegaskan bahwa praktik illegal fishing bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga membuka celah tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran sektor perikanan.

KKP Soroti Risiko Penyelundupan Dan Penangkapan Nelayan

Suasana diskusi berlangsung serius ketika Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Bulukumba, Yusli Sandi, memaparkan ancaman yang dihadapi nelayan yang nekat memasuki wilayah perairan negara lain tanpa izin resmi.

Menurut Yusli, masih ada kapal perikanan yang diduga digunakan bukan hanya untuk menangkap ikan, tetapi juga membawa penumpang secara ilegal lintas negara.

“Selain memberikan edukasi terkait konsekuensi hukum, kegiatan ini juga menyoroti praktik penyelundupan orang menggunakan kapal perikanan. Ada indikasi bahwa kapal yang melintas antarnegara bukan hanya untuk menangkap ikan, tetapi juga melakukan penyelundupan. Ini sangat berbahaya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut menjadi langkah preventif agar nelayan Indonesia, khususnya dari Bulukumba, tidak kembali mengalami penangkapan oleh aparat negara lain seperti Australia akibat pelanggaran wilayah laut.

Isu ini dinilai penting karena sebagian masyarakat pesisir masih menghadapi tekanan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal.

Andi Utta: Nelayan Adalah Penopang Ekonomi Daerah

Bupati Bulukumba yang akrab disapa Andi Utta menilai kampanye perlindungan nelayan menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat pesisir.

“Kegiatan ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan nelayan dan masyarakat pesisir, khususnya terkait aktivitas penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan negara lain,” kata Andi Utta.

Ia menegaskan bahwa nelayan memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi daerah.

Karena itu, perlindungan terhadap pekerja sektor kelautan harus menjadi perhatian bersama.

Namun di balik besarnya potensi laut, pemerintah juga melihat adanya kerentanan sosial yang mendorong sebagian warga memilih jalur kerja ilegal di luar negeri.

Advertisement

“Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di satu sisi masyarakat ingin mencari penghidupan yang lebih baik, namun di sisi lain terdapat risiko besar apabila migrasi dilakukan secara tidak aman, tidak prosedural, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai,” ujarnya.

Andi Utta mengingatkan bahwa risiko yang mengintai tidak hanya berupa penahanan hukum, tetapi juga perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, hingga kekerasan terhadap pekerja migran sektor perikanan.

Nelayan Dibekali Hukum Laut Dan Teknologi Modern

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan pembekalan mengenai aturan migrasi aman dan legal untuk bekerja di sektor perikanan luar negeri.

Materi yang diberikan mencakup prosedur kerja sesuai aturan internasional, keselamatan pelayaran, kemampuan navigasi, hingga pemahaman hukum laut internasional.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkenalkan penggunaan teknologi perikanan modern agar nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan tanpa harus mengambil risiko memasuki wilayah negara lain secara ilegal.

Bagi banyak peserta, sosialisasi tersebut menjadi pengalaman penting karena sebagian besar nelayan tradisional selama ini hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut terkait batas wilayah laut.

Pemerintah berharap pemahaman baru itu dapat mengurangi praktik penangkapan ikan ilegal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya perlindungan hukum saat bekerja di sektor kelautan.

Perlindungan Nelayan Jadi Agenda Prioritas

Di akhir kegiatan, Bupati Bulukumba menegaskan bahwa perlindungan nelayan harus menjadi agenda bersama antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat pesisir.

“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga negara yang bekerja di sektor perikanan mendapatkan perlindungan, penghormatan hak asasi manusia, serta kesempatan memperoleh kehidupan yang layak,” tambahnya.

Momentum kampanye informasi publik tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan perlindungan nelayan Bulukumba, sekaligus mendorong terciptanya migrasi kerja yang aman, legal, dan bermartabat di sektor perikanan.***

Advertisement