Komisi I DPRD Bulukumba Perkuat Pengawasan Mitra OPD Dalam Evaluasi APBD 2026

Mediaraya.id – Suasana Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bulukumba, Selasa, 19 Mei 2026, berlangsung serius sejak pagi.

Satu per satu perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan capaian program dan realisasi anggaran triwulan pertama APBD Bulukumba 2026 di hadapan anggota dewan.

Rapat kerja monitoring dan evaluasi itu dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Bulukumba, Alkhaisar Jainar Ikrar, didampingi Samsir Siregar, Fatinah Qauliyah Mahfud, Andi Suriadi, serta Juandy Tandean.

Agenda tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Sejumlah OPD mitra Komisi I hadir dalam forum itu, mulai dari Sekretariat Daerah (Setda), Satpol PP dan Damkar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga pihak kecamatan dan kelurahan.

DPRD Bulukumba Evaluasi Realisasi APBD 2026

Monitoring evaluasi APBD Bulukumba 2026 dilakukan untuk meninjau sejauh mana program pemerintah daerah berjalan pada triwulan pertama.

Selain itu, rapat kerja tersebut menjadi ruang koordinasi antara DPRD dan OPD agar pelaksanaan program tetap sesuai target.

Ketua Komisi I DPRD Bulukumba, Alkhaisar Jainar Ikrar, menekankan pentingnya pengawasan anggaran agar setiap program benar-benar berdampak kepada masyarakat.

“Monitoring ini penting untuk memastikan program berjalan efektif dan anggaran digunakan sesuai peruntukan,” ujarnya dalam forum rapat.

Pembahasan berlangsung dinamis. Beberapa OPD memaparkan progres kegiatan, tantangan di lapangan, hingga hambatan administratif yang mempengaruhi realisasi anggaran pada awal tahun berjalan.

Di sisi lain, anggota dewan juga meminta penjelasan detail terkait program prioritas pelayanan publik, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Fokus Pengawasan Pelayanan Publik

Dalam rapat evaluasi APBD Bulukumba 2026 tersebut, sektor pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama.

Advertisement

Disdukcapil, misalnya, diminta menjelaskan progres layanan administrasi kependudukan yang selama ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara Satpol PP dan Damkar turut memaparkan kesiapan personel serta efektivitas program penegakan ketertiban umum dan penanganan kebakaran di wilayah Bulukumba.

Kehadiran pihak kecamatan dan kelurahan juga memberi gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan di tingkat bawah.

Beberapa persoalan teknis yang selama ini dihadapi pemerintah wilayah menjadi bahan diskusi dalam forum tersebut.

Situasi rapat sempat mencerminkan bagaimana tekanan kerja birokrasi berjalan di awal tahun anggaran.

Di tengah target program yang harus dipenuhi, OPD juga dituntut menjaga efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Monitoring Jadi Alarm Kinerja OPD

Bagi DPRD Bulukumba, monitoring dan evaluasi triwulan pertama bukan sekadar agenda formal tahunan.

Forum ini dinilai sebagai alarm awal untuk membaca potensi kendala sebelum memasuki pertengahan tahun anggaran.

Evaluasi sejak dini dianggap penting agar program yang belum maksimal dapat segera diperbaiki.

Dengan begitu, realisasi APBD Bulukumba 2026 tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.

Pengawasan DPRD juga menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.

Terlebih, sejumlah program OPD berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga, mulai dari administrasi kependudukan hingga pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Di akhir rapat, Komisi I DPRD Bulukumba menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang Tahun Anggaran 2026.

Ke depan, hasil monitoring evaluasi triwulan pertama ini akan menjadi bahan penting dalam melihat efektivitas kinerja OPD sekaligus menentukan langkah perbaikan pada triwulan berikutnya.***

Advertisement