PP Nomor 11 Tahun 2025 Ditetapkan, Apa Pengaruhnya Bagi Gaji ASN?

Mediaraya.id – Kabar baik bagi aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan pensiunan telah disampaikan pemerintah melalui pengesahan PP Nomor 11 Tahun 2025.

Dalam regulasi tersebut, kenaikan gaji pokok ASN, TNI, dan Polri telah ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan gaji pensiunan dinaikkan hingga 12 persen.

Kebijakan dalam PP Nomor 11 Tahun 2025 tersebut dinilai lebih progresif dibandingkan penyesuaian gaji pada tahun-tahun sebelumnya.

Dampak kebijakan ini diproyeksikan menjangkau sekitar 9,4 juta penerima yang terdiri dari PNS, PPPK, TNI, Polri, hakim, serta pensiunan di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan gaji pokok ini diberlakukan secara menyeluruh bagi ASN aktif dan pensiunan.

Ketentuan tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta alokasi anggaran di masing-masing instansi.

Skema Kenaikan Berbeda Untuk ASN Aktif Dan Pensiunan

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2025, dua skema kenaikan gaji telah ditetapkan pemerintah.

Gaji pokok ASN aktif, TNI, dan Polri dinaikkan sebesar 8 persen.

Gaji pensiunan diberikan kenaikan lebih besar hingga 12 persen.

Besaran kenaikan gaji pensiunan ditetapkan lebih tinggi karena tidak adanya penerimaan tunjangan kinerja.

Selama beberapa tahun terakhir, penyesuaian gaji ASN dan pensiunan umumnya hanya berada pada kisaran 5 persen.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli pensiunan sekaligus memberikan kepastian penghasilan tetap di masa tidak aktif bekerja.

Advertisement

Berlaku Untuk PNS Dan PPPK Di Seluruh Instansi

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan kenaikan gaji pokok ini berlaku bagi seluruh ASN tanpa pengecualian.

Aparatur yang dimaksud mencakup PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Penyesuaian gaji pokok akan diberlakukan serentak pada instansi pusat dan daerah.

Tidak ada persyaratan tambahan bagi penerima kenaikan gaji tersebut.

Tunjangan Kinerja Tetap Diatur Terpisah

Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan gaji pokok tidak secara otomatis berdampak pada tunjangan kinerja.

Mekanisme penetapan tukin tetap bergantung pada penilaian kinerja dan capaian indikator yang berlaku.

Evaluasi tukin dilakukan melalui koordinasi Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, serta kementerian teknis terkait.

Sistem penganggaran gaji pokok dan tunjangan kinerja tetap dipisahkan.

Pertimbangan Ekonomi Dan Harapan Pemerintah

Kebijakan kenaikan gaji ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi nasional yang dinilai mulai stabil.

Respons terhadap peningkatan biaya hidup juga menjadi dasar penetapan kebijakan tersebut.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi dorongan moral bagi ASN agar bekerja lebih profesional, berintegritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan ditetapkannya “PP Nomor 11 Tahun 2025”, komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan kembali ditegaskan.

Dampak kebijakan ini diharapkan dapat mendorong efektivitas birokrasi dan manfaat nyata bagi masyarakat.***

Advertisement