Wakil Ketua Komisi II DPRD Bulukumba Soroti Masalah Panrang Luhu

Mediaraya.id – DPRD Bulukumba Panrang Luhu telah melakukan kunjungan lapangan ke kawasan pesisir Panrang Luhu, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, sebagai tindak lanjut aduan masyarakat nelayan.

Kunjungan DPRD Bulukumba ke Panrang Luhu dilakukan untuk mengidentifikasi langsung persoalan yang dihadapi nelayan kecil dan pelaku usaha pariwisata.

Hasil kunjungan DPRD Bulukumba Panrang Luhu saat ini sedang disusun dalam bentuk Daftar Inventaris Masalah.

Identifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan yang terukur dan berbasis kondisi lapangan.

DPRD Bulukumba menilai persoalan Panrang Luhu melibatkan lintas sektor.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bulukumba, Kaspul BJ, menyampaikan bahwa Daftar Inventaris Masalah Panrang Luhu akan dibahas dalam rapat lintas komisi DPRD Bulukumba.

Sejumlah organisasi perangkat daerah disebut akan terlibat dalam pembahasan persoalan tersebut nantinya.

Daftar Inventaris Masalah Panrang Luhu

DIM Panrang Luhu akan dibawa dalam rapat lintas komisi DPRD Bulukumba karena menyangkut DLHK, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, serta Dinas Perikanan.

Penataan kawasan pesisir dinilai memerlukan koordinasi antar lembaga.

“DIM ini akan kami lanjutkan pada rapat lintas komisi karena melibatkan beberapa OPD antara lain DLHK, PU, pariwisata, perikanan,” kata Kaspul BJ.

Sejumlah persoalan yang diinventarisasi meliputi penataan bangunan di bibir pantai, salah satunya keberadaan gazebo. Akses jalan yang dinilai sempit turut dicatat.

Pembukaan akses tempat berlabuh dan docking kapal nelayan kecil serta pengelolaan sampah kawasan pesisir menjadi bagian dari DIM DPRD Bulukumba Panrang Luhu.

Tanggul Pantai Jadi Sorotan Nelayan

Titik fokus keluhan nelayan Panrang Luhu disebut berada pada keberadaan tanggul di bibir pantai.

Tanggul sepanjang sekitar 100 meter tersebut dibangun oleh pemilik villa dan dinilai menyulitkan nelayan memarkir kapal.

Harapan agar hubungan simbiosis mutualisme antara pariwisata dan nelayan kecil diterapkan disampaikan oleh DPRD Bulukumba.

Sektor pariwisata dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan melalui pasar lokal hasil laut.

“Kita berharap pelaku usaha di bidang pariwisata dan Nelayan Kecil harus menerapkan simbiosis mutualisme,” ujar Kaspul BJ.***