Interupsi LKPJ Bupati Bulukumba, DPRD Pertanyakan Kejelasan Ratusan Pokir

Mediaraya.id – Rapat Paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bulukumba, Selasa, 31 Maret 2026, berlangsung tanpa hambatan pada awal agenda.

Pembahasan LKPJ Bupati Bulukumba menjadi sorotan setelah interupsi disampaikan anggota dewan terkait ratusan pokok pikiran DPRD.

Aspirasi masyarakat disebut belum mendapat kejelasan tindak lanjut dalam perencanaan program daerah.

Interupsi disampaikan anggota DPRD Bulukumba, H. Rijal, menjelang skorsing sidang.

Pertanyaan diarahkan kepada Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf.

Kejelasan tindak lanjut lebih dari 700 pokok pikiran DPRD diminta agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara nyata.

Penjelasan mengenai realisasi aspirasi dinilai penting sebelum agenda reses berikutnya dilakukan.

Anggota DPRD disebut berada pada posisi sulit karena tuntutan konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Ketiadaan kepastian dianggap menyulitkan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Interupsi Soal Pokok Pikiran DPRD

Interupsi disampaikan di hadapan pimpinan sidang dan kepala daerah.

Kejelasan terhadap ratusan usulan diminta sebagai dasar perencanaan program pemerintah daerah.

“Sebelum kami kembali menyerap aspirasi melalui reses, perlu ada kejelasan. Dari lebih 700 pokok pikiran yang disampaikan, berapa yang benar-benar akan diakomodasi? Satu atau dua pun tidak masalah, yang penting jelas,” ujar H. Rijal.

Advertisement

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kepastian program yang bersumber dari aspirasi masyarakat.

Jumlah usulan disebut mencapai ratusan setiap tahun, Realisasi program dianggap belum optimal.

DPRD Soroti Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah turut disinggung dalam interupsi.

Realisasi kegiatan tahun 2026 disebut belum sepenuhnya berjalan.

Infrastruktur jembatan di Desa Garuntungan disebut sebagai contoh kegiatan yang belum terlaksana.

Opini masyarakat dinilai muncul akibat keterlambatan realisasi program.

Aspirasi warga di daerah pemilihan membutuhkan prioritas yang jelas.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat diperkuat.

Harapan Kesepahaman Program Prioritas

Kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD diminta agar program prioritas dapat disusun.

Aspirasi warga di setiap daerah pemilihan diharapkan dapat diperjuangkan.

“Kami ingin ada kesepahaman agar aspirasi di setiap daerah pemilihan bisa diperjuangkan secara nyata,” pungkasnya.***

Advertisement