Forum Penggiling Padi Ajukan RDP, Kaspul BJ Pastikan DPRD Merespons

Mediaraya.id – Lonjakan harga gabah di Kabupaten Bulukumba memicu kekhawatiran serius terhadap ketahanan pangan daerah.

Forum Penggiling Padi Lokal Bulukumba (FPPLB) resmi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Bulukumba pada Rabu, 29 April 2026.

RDP dimaksudkan untuk mencari solusi cepat atas ancaman stabilitas stok beras dan potensi inflasi pangan.

Permohonan itu disampaikan melalui surat bernomor 002/FPPLB/IV/2026 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Bulukumba melalui Komisi II DPRD.

Dalam surat tersebut, FPPLB menilai kondisi saat ini tidak bisa dianggap biasa.

Harga gabah melonjak tajam akibat dampak El Nino yang menekan hasil panen petani, sementara pembeli dari luar daerah datang dengan harga tinggi yang sulit disaingi penggiling lokal.

Akibatnya, rantai pasok beras di Bulukumba terancam terganggu.

Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas pangan dan inflasi di Kabupaten Bulukumba.

Di tengah situasi tersebut, penggiling dari luar Kabupaten Bulukumba masuk dan membeli gabah dengan harga jauh di atas Harga Pokok Penjualan (HPP).

Bagi petani, harga tinggi tentu menguntungkan.

Namun bagi penggiling lokal, kondisi ini menjadi tekanan besar.

Mereka kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga yang masih memungkinkan untuk menjaga harga beras tetap stabil di pasar lokal.

Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa intervensi, masyarakat berpotensi menghadapi kenaikan harga beras yang lebih tinggi dalam waktu dekat.

Bukan hanya soal bisnis penggilingan padi, tetapi menyangkut dapur rumah tangga warga Bulukumba.

FPPLB Minta DPRD Libatkan Bulog Hingga Satgas Pangan

Forum Penggiling Padi Lokal Bulukumba yang terdiri dari anggota dan pengurus PERPADI Bulukumba meminta DPRD segera memfasilitasi RDP lintas sektor.

Mereka menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, Bulog, hingga petani.

Instansi yang diminta hadir dalam forum tersebut antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, Perum Bulog Cabang Bulukumba, Satuan Tugas Pangan Kabupaten Bulukumba, Bappeda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

FPPLB menegaskan, ketahanan pangan daerah harus menjadi prioritas bersama, terlebih saat ancaman El Nino semakin nyata.

DPRD Bulukumba Siap Respon Cepat

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bulukumba, Kaspul BJ, memastikan pihaknya akan merespons baik permintaan tersebut.

“Tentu kita respon baik dan akan kita undang pihak terkait,” kata Kaspul.

Menurutnya, persoalan harga gabah dan stok beras memang perlu segera dibahas bersama agar tidak berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas.

Apalagi, kata dia, langkah cepat sangat penting untuk menjaga stok beras di Bulukumba tetap stabil.

“Ini dalam rangka menjaga stok beras kita di Bulukumba stabil,” tutupnya.***