Monitoring APBD 2026, Komisi IV Skors Rapat RSUD

Mediaraya.id – Suasana ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba mendadak serius ketika pembahasan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I APBD 2026 bersama RSUD H. Andi Sulthan Dg. Radja harus dihentikan sementara.

Sejumlah dokumen yang dibutuhkan belum sepenuhnya disiapkan pihak rumah sakit, membuat rapat diskors dan dijadwalkan ulang pada Kamis mendatang.

Rapat kerja yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026 itu dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba, H. Syamsir Paro, S.Sos.

Agenda utama rapat ialah mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Triwulan I Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra komisi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Hj. Astati Tajuddin, anggota komisi lainnya, serta Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni Haris.

Evaluasi APBD 2026 Jadi Sorotan DPRD

Pembahasan Monitoring dan Evaluasi APBD Bulukumba 2026 diawali bersama jajaran RSUD H. Andi Sulthan Dg. Radja.

Direktur rumah sakit hadir bersama tim manajemen untuk memaparkan realisasi program dan penggunaan anggaran triwulan pertama.

Namun di tengah pembahasan, sejumlah anggota Komisi IV menyoroti kelengkapan dokumen pendukung yang dinilai belum siap dipresentasikan secara menyeluruh.

Situasi itu membuat pimpinan rapat mengambil keputusan untuk melakukan skorsing.

Langkah tersebut diambil agar proses evaluasi berjalan lebih akurat dan transparan.

Keputusan penundaan itu menunjukkan DPRD Bulukumba ingin memastikan seluruh data penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebelum pembahasan dilanjutkan.

RSUD Bulukumba Diminta Lengkapi Dokumen

Dalam rapat tersebut, Bagian Program RSUD menjadi perhatian karena dokumen yang dibutuhkan belum tersedia secara lengkap.

Meski demikian, pembahasan berlangsung dalam suasana kondusif tanpa ketegangan terbuka.

Beberapa anggota dewan terlihat aktif meminta penjelasan terkait realisasi kegiatan, serapan anggaran, hingga capaian layanan kesehatan selama tiga bulan pertama tahun berjalan.

Momentum evaluasi APBD ini dinilai penting karena sektor kesehatan menjadi salah satu fokus pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Advertisement

Selain aspek administrasi, DPRD juga ingin memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Bulukumba.

Di sisi lain, evaluasi triwulan pertama menjadi tolok ukur awal terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang 2026.

DPRD Lanjutkan Rapat Bersama Dinsos Dan DP2KBP3A

Usai pembahasan bersama RSUD, Komisi IV DPRD Bulukumba melanjutkan rapat kerja dengan OPD mitra lainnya, yakni Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Dalam sesi itu, pembahasan difokuskan pada progres program kerja, capaian layanan masyarakat, hingga realisasi anggaran pada Triwulan I APBD 2026.

Komisi IV menekankan pentingnya efektivitas program sosial dan perlindungan perempuan serta anak di tengah tantangan ekonomi masyarakat yang masih dinamis.

Selain mengevaluasi angka serapan anggaran, DPRD juga menyoroti dampak nyata program terhadap masyarakat penerima manfaat.

Pendekatan ini dinilai penting agar APBD tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat konkret di lapangan.

Pengawasan DPRD Dinilai Krusial

Rapat monitoring dan evaluasi APBD Bulukumba 2026 menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Pengawasan berkala seperti ini diharapkan mampu mendorong OPD lebih disiplin dalam penyusunan laporan, pengelolaan program, serta penggunaan anggaran publik.

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, evaluasi triwulan menjadi momentum untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini sebelum memasuki semester berikutnya.

Ke depan, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar DPRD dalam memberikan rekomendasi perbaikan terhadap OPD mitra kerja, khususnya di sektor pelayanan publik.***

Advertisement