Komisi II DPRD Bulukumba Evaluasi APBD 2026, Soroti Kinerja OPD Triwulan I

Mediaraya.id – Suasana Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Bulukumba pada Selasa, 19 Mei 2026, tampak lebih serius dari biasanya.

Satu per satu capaian program dan realisasi anggaran triwulan pertama Tahun Anggaran 2026 dibedah dalam rapat kerja monitoring dan evaluasi APBD Bulukumba.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Bulukumba, H. Muhdar Reha, didampingi Wakil Ketua Komisi II Kaspul BJ bersama anggota komisi lainnya.

Forum itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi II.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBD Bulukumba 2026 berjalan sesuai target, terutama pada sektor pelayanan publik, pendapatan daerah, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Evaluasi APBD Bulukumba Masuki Tahap Pengawasan Ketat

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Bulukumba menyoroti progres pelaksanaan program OPD selama triwulan pertama.

Sejumlah instansi yang hadir antara lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

Ketua Komisi II DPRD Bulukumba, H. Muhdar Reha, menegaskan monitoring evaluasi APBD bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar program yang telah dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada serapan anggaran semata.

“Setiap OPD harus mampu menunjukkan progres kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu menjadi penekanan penting di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi pada 2026.

OPD Diminta Maksimalkan Program Dan Pendapatan Daerah

Rapat kerja tersebut juga membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas program strategis di masing-masing OPD.

Badan Pendapatan Daerah menjadi salah satu sorotan karena berperan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan daerah.

Di sisi lain, sektor perdagangan, UMKM, pertanian, dan pariwisata turut mendapat perhatian karena dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal Bulukumba.

Advertisement

Wakil Ketua Komisi II, Kaspul BJ, menilai koordinasi antar-OPD perlu diperkuat agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal.

Ia menekankan bahwa evaluasi triwulan menjadi momentum untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini sebelum memasuki semester kedua pelaksanaan APBD.

Pendekatan itu dianggap penting mengingat banyak program daerah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari sektor pangan, tenaga kerja, hingga pengembangan usaha kecil.

DPRD Dorong Transparansi Dan Efektivitas Anggaran

Selain mengevaluasi capaian program, Komisi II DPRD Bulukumba juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan anggaran daerah.

Pengawasan legislatif disebut menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan APBD.

Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan meminta OPD lebih terbuka dalam menyampaikan progres kegiatan, termasuk hambatan administrasi maupun teknis di lapangan.

Kehadiran berbagai OPD mitra dinilai menjadi ruang dialog strategis antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan arah pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas daerah.

Suasana rapat berlangsung dinamis. Beberapa anggota DPRD terlihat aktif meminta penjelasan detail terkait realisasi program dan efektivitas belanja daerah pada triwulan pertama.

Bagi DPRD Bulukumba, monitoring evaluasi APBD bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan.

Lebih dari itu, rapat kerja tersebut menjadi upaya memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi II DPRD Bulukumba memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2026 akan terus dilakukan secara berkala.

Evaluasi lanjutan akan difokuskan pada realisasi program prioritas dan pencapaian target PAD menjelang semester kedua.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat kinerja OPD sekaligus menjaga efektivitas pembangunan daerah di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.***

Advertisement