Kaspul Gandeng Bapenda Saat Reses, Kenalkan Aplikasi Bayar PBB Digital

Mediaraya.id – Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Dapil Kajang-Herlang, Kaspul BJ, langsung memadukan agenda serap aspirasi dengan layanan publik saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Lingkungan Bontobeang, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Jumat (22/5/2026).

Di tengah dialog bersama warga, politisi Partai Demokrat itu menggandeng Bapenda Bulukumba untuk meluncurkan sekaligus memperkenalkan aplikasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis digital.

Kegiatan itu menghadirkan langsung Kepala Bapenda Bulukumba, Andi Muh Arfah, bersama jajaran teknis yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi pembayaran pajak tersebut.

Suasana reses berlangsung hangat dan cair.

Warga duduk berbaur sambil menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga pelayanan administrasi yang selama ini dianggap masih butuh peningkatan.

Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Jadi Sorotan

Dalam forum terbuka itu, sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan, fasilitas umum, hingga pelayanan publik yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Kaspul BJ terlihat serius mencatat setiap masukan masyarakat.

Memastikan persoalan yang disampaikan benar-benar dipahami secara rinci.

“Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka secara langsung. Semua aspirasi tentu akan kami perjuangkan sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Kaspul.

Menurutnya, kegiatan reses tidak boleh berhenti sebatas mendengar keluhan masyarakat.

Karena itu, ia sengaja menggandeng Bapenda Bulukumba agar warga juga mendapatkan solusi langsung terkait kebutuhan administratif mereka.

Kaspul menilai kolaborasi dengan Bapenda merupakan terobosan nyata agar agenda temu konstituen memberi manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

“Biasanya masyarakat datang menyampaikan aspirasi lalu pulang menunggu proses. Kali ini kami ingin ada solusi konkret yang bisa langsung dimanfaatkan warga,” katanya.

Kaspul Dan Bapenda Permudah Pembayaran PBB

Selain menyerap aspirasi, reses tersebut juga menjadi momentum peluncuran aplikasi pembayaran PBB digital bagi masyarakat.

Tim Bapenda Bulukumba menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi, mulai dari pengecekan tagihan hingga proses pembayaran pajak secara digital melalui telepon genggam.

Peluncuran aplikasi ini bertujuan memotong jalur birokrasi yang selama ini dinilai menyulitkan sebagian warga.

Advertisement

Kini, masyarakat Herlang tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor dinas maupun bank perseorangan hanya untuk membayar pajak tahunan mereka.

Kepala Bapenda Bulukumba, Andi Muh Arfah, mengatakan digitalisasi layanan pajak menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

Menurutnya, sistem pembayaran berbasis aplikasi juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempercepat pelayanan administrasi daerah.

Warga Pulang Membawa Solusi Praktis

Bagi sebagian warga, sosialisasi pembayaran PBB digital menjadi pengalaman baru.

Tidak sedikit masyarakat yang baru mengetahui bahwa pembayaran pajak kini dapat dilakukan lebih praktis tanpa harus mengantre di kantor pelayanan.

Situasi itu menghadirkan warna berbeda dalam agenda reses DPRD yang biasanya hanya diisi penyampaian aspirasi pembangunan.

Selain menyampaikan keluhan fisik terkait infrastruktur maupun sektor pertanian, warga Kelurahan Bontokamase juga pulang membawa solusi praktis untuk urusan perpajakan mereka.

Pendekatan yang dilakukan Kaspul bersama Bapenda Bulukumba mendapat respons positif karena dianggap lebih dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat sehari-hari.

Reses Jadi Ruang Aspirasi Dan Edukasi Publik

Dalam sistem pemerintahan daerah, reses memiliki fungsi penting sebagai sarana menyerap kebutuhan masyarakat.

Namun di Herlang, kegiatan tersebut berkembang menjadi ruang edukasi publik melalui pemanfaatan teknologi layanan pemerintahan.

Kaspul menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Menjelang akhir kegiatan, warga berharap komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah tetap terjaga agar berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara nyata.

Peluncuran aplikasi pembayaran PBB di tengah agenda reses itu sekaligus menjadi gambaran bagaimana pelayanan publik mulai diarahkan lebih dekat dan mudah diakses masyarakat hingga tingkat kelurahan.***

Advertisement