Jelang Libur Nataru 2026, Kemenpar Tekankan Manajemen Risiko Ketat Di Destinasi Wisata

Mediaraya.id – Menyambut musim Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang kian dekat, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) semakin gencar mengingatkan pemerintah daerah agar melakukan persiapan matang, khususnya dalam aspek keamanan dan keselamatan destinasi wisata.

Seluruh pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku pariwisata diminta menerapkan manajemen risiko secara ketat demi mengantisipasi potensi bencana selama periode libur panjang.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengungkapkan bahwa Kemenpar telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

Surat tersebut memuat instruksi agar pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif dengan BPBD, BMKG, kepolisian, hingga Basarnas di masing-masing wilayah guna memitigasi risiko bencana di destinasi wisata.

“Karena prediksi dari BMKG kemarin disampaikan juga bahwa curah hujan cukup tinggi di Desember. Ini tentu harus diantisipasi,” kata Ni Luh dalam Jumpa Pers Akhir Tahun di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Ni Luh, penerapan manajemen risiko bencana menjadi sangat krusial, terutama bagi destinasi wisata yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Untuk memetakan kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi Kemenpar telah menyebarkan matriks penilaian risiko ke seluruh pemerintah daerah untuk diisi secara komprehensif.

Data yang terkumpul dari matriks tersebut nantinya akan digunakan Kemenpar untuk memetakan destinasi wisata rawan bencana di berbagai daerah.

Informasi ini menjadi dasar bagi pengelola destinasi wisata dalam meningkatkan koordinasi dengan BPBD dan Basarnas setempat.

“Kemarin, Basarnas juga sangat suportif sekali dengan kami untuk mengantisipasi kejadian bencana di daerah pariwisata atau destinasi wisata,” ujarnya.

Namun demikian, Ni Luh mengakui bahwa hingga saat ini data matriks dari daerah belum sepenuhnya terkumpul.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera melengkapi dan mengirimkan data tersebut agar langkah antisipasi bisa dilakukan lebih optimal.

“Kami berharap teman-teman atau pemerintah daerah bisa segera memenuhi matriks tersebut sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap Ni Luh.

Lebih lanjut, Ni Luh menjelaskan bahwa data matriks tersebut juga berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan bencana serta kesiapan sistem deteksi dini di setiap destinasi wisata.

Berdasarkan data itu, pemerintah daerah dan pengelola wisata diminta menjalankan manajemen risiko dengan mengacu pada tujuh teknis implementasi manajemen risiko pariwisata.

“Juga ada modul CHSE, penanggulangan kebencanaan, dan juga manajemen pengelolaan pengunjung,” kata Ni Luh.

Ia memastikan seluruh panduan teknis tersebut telah disebarkan kepada pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata di seluruh Indonesia.

Penerapan panduan ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan selama libur akhir tahun.

“Mudah-mudahan dibaca, diterapkan, dan dilaksanakan dengan baik, sehingga akhir tahun ini, kita bisa mendengarkan informasi yang baik dari wisatawan kita,” imbuhnya.

Penerapan manajemen risiko yang optimal juga dinilai penting untuk menjaga target kunjungan wisatawan selama libur Nataru.

Kemenpar menargetkan 1,5 juta wisatawan mancanegara sepanjang periode libur Nataru 2025–2026.

Sementara itu, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan wisatawan nusantara diproyeksikan mencapai 100 juta orang selama Desember 2025, dengan puncak arus wisata terjadi pada minggu terakhir bulan tersebut.***