Struktur Kemenhaj Lengkap Hingga Kecamatan, 400 Pejabat Baru Dilantik

Mediaraya.id – Kementerian Haji (Kemenhaj) resmi melantik lebih dari 400 pejabat baru yang akan bertugas di seluruh wilayah Indonesia.

Pelantikan tersebut menjadi langkah besar dalam penyempurnaan struktur organisasi Kemenhaj mulai dari pusat hingga kecamatan demi percepatan layanan perhajian nasional.

Pelantikan ini dipimpin oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzhar Simanjuntak, mewakili Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang tengah bertugas di Yogyakarta.

Struktur Kemenhaj Kini Lengkap Hingga Kecamatan

Dahnil menegaskan bahwa total pejabat yang dilantik berasal dari berbagai posisi, terutama pejabat vertikal.

“Hari ini yang dilantik ada lebih dari 400 pejabat. Terutama pejabat vertikal, hanya satu pejabat di pusat,” ujar Dahnil di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Ia menambahkan bahwa struktur organisasi Kemenhaj kini telah lengkap hingga level Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

“Struktur Kemenhaj sampai ke bawah, ke Kabupaten/Kota hingga nanti Kecamatan, sudah lengkap,” tegasnya.

Pelantikan Digelar Secara Hybrid

Proses pelantikan dilakukan dengan dua metode, yaitu langsung di Jakarta dan melalui Zoom.

Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh pejabat dapat mengikuti prosesi tanpa hambatan logistik.

Screening Dilakukan, Namun Disesuaikan Kondisi

Terkait proses seleksi, Dahnil membenarkan adanya screening untuk para pejabat meski intensitasnya berbeda dibandingkan level pusat.

“Beberapa memang ada proses screening, tapi tentu tidak seketat di pusat karena banyak sekali,” jelasnya.

Ia menyebut keterbatasan waktu menjadi alasan screening harus berjalan cepat, terutama karena persiapan musim haji pertama yang sangat padat.

Pelantikan Mencakup Semua Provinsi

Dahnil menegaskan bahwa pelantikan ini meliputi seluruh provinsi di Indonesia.

“Semua provinsi dan semua Kabupaten/Kota dilantik, termasuk Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kabupaten/Kota.”

Total 34 Kakanwil resmi dilantik bersamaan dengan ASN lainnya yang akan bertugas di Kemenhaj.

Kantor Baru Di Asrama Haji Daerah

Para pejabat yang baru dilantik sebagian besar akan berkantor di Asrama Haji di masing-masing provinsi.

Namun, dua provinsi yaitu Riau dan Bali belum memiliki fasilitas tersebut.

“Riau dan Bali akan menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan, terutama dari Kementerian Keuangan dan pemerintah provinsi,” jelas Dahnil.

PLHUT Jadi Pusat Layanan Di Kabupaten/Kota

Untuk tingkat Kabupaten/Kota, mayoritas daerah telah memiliki Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) sehingga pejabat yang dilantik dapat segera menjalankan tugas.***