Amien Rais “Offside”, Partai Ummat Jaga Jarak

Mediaraya.id – Pernyataan Amien Rais soal kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memicu polemik baru.

Ketua DPP Partai Ummat Aznur Syamsu menegaskan, komentar tersebut tidak mewakili sikap partai dan merupakan pandangan pribadi Amien Rais semata.

Dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026), Aznur secara terbuka menyatakan Partai Ummat tidak memiliki hubungan dengan pernyataan yang disampaikan Amien Rais melalui kanal YouTube pribadinya.

Ia bahkan menyayangkan narasi tersebut muncul dari sosok yang pernah menjadi tokoh penting dalam perjalanan politik nasional.

“Itu pernyataan pribadi Pak Amien, tidak ada kaitannya dengan Partai Ummat,” ujar Aznur dikutip detik.com.

Pernyataan ini muncul setelah video berjudul “Jauhkan Istana Dari Skandal Moral” yang diunggah di kanal YouTube Amien Rais Official menjadi sorotan publik.

Video berdurasi sekitar delapan menit itu kini sudah tidak dapat diakses.

Partai Ummat Ambil Jarak Efek Pernyataan Amien Rais

Aznur menilai isi pernyataan tersebut tidak relevan dengan persoalan bangsa dan negara yang tengah dihadapi saat ini.

Ia menegaskan, Partai Ummat tidak ingin dikaitkan dengan opini yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah seharusnya tetap berada dalam koridor etika dan substansi kebangsaan, bukan serangan personal yang dapat memicu polemik tanpa dasar yang jelas.

“Kami dari Partai Ummat menyayangkan pernyataan seperti itu dari Pak Amien Rais, apalagi beliau seorang tokoh, paling tidak pernah menjadi tokoh,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan Amien Rais sudah melampaui batas.

“Tidak ada kaitan dengan persoalan bangsa dan negara saat ini. Pak Amien Rais offside,” imbuhnya.

Pernyataan tegas ini menjadi sinyal bahwa Partai Ummat berupaya menjaga jarak dari kontroversi yang berkembang, sekaligus menegaskan posisi kelembagaan partai di tengah sorotan publik.

Video YouTube Hilang, Polemik Tetap Bergulir

Meski video tersebut telah menghilang dari kanal YouTube resmi Amien Rais, gelombang reaksi terus bermunculan.

Publik telanjur menyoroti isi pernyataan yang dianggap menyerang secara personal Presiden Prabowo dan Teddy Indra Wijaya.

Dalam dinamika politik nasional, unggahan digital sering kali meninggalkan jejak lebih panjang daripada keberadaannya sendiri.

Sekalipun video sudah tidak dapat diakses, substansi pernyataannya telah tersebar luas dan menjadi bahan diskusi publik.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana ruang digital kini menjadi arena politik yang sangat sensitif.

Satu pernyataan dapat berkembang cepat menjadi polemik nasional, apalagi jika menyangkut figur sentral pemerintahan.

Relawan Prabowo Siapkan Langkah Hukum

Reaksi keras juga datang dari relawan Presiden Prabowo yang tergabung dalam Arus Bawah Prabowo (ABP).

Mereka menilai pernyataan Amien Rais bukan lagi bentuk kritik, melainkan tuduhan serius yang menyerang kehormatan Presiden dan Sekretaris Kabinet.

Ketua DPP ABP, Supriyanto, menyatakan pihaknya siap menempuh jalur hukum sebagai respons atas tuduhan tersebut.

“Ucapan Amien Rais bentuk serangan personal yang serampangan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini bukan lagi kritik, melainkan tuduhan keji tanpa dasar yang dipaksakan menjadi seolah-olah kebenaran,” tegas Supriyanto.

Ia menilai narasi tersebut berbahaya karena berpotensi menyesatkan publik dan menciptakan persepsi negatif tanpa landasan fakta yang kuat.

“Pernyataan ini jelas halusinasi dan menyesatkan publik,” lanjutnya.

Outlook: Kritik Dan Etika Politik

Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa kritik politik harus dibangun di atas data, etika, dan tanggung jawab publik.

Figur publik memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat, sehingga setiap pernyataan membawa konsekuensi luas.

Di tengah pemerintahan baru dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap Presiden Prabowo, stabilitas komunikasi politik menjadi penting.

Pernyataan yang tidak terukur dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif yang lebih mendesak.

Partai Ummat kini memilih menegaskan batas, sementara relawan Prabowo membuka kemungkinan proses hukum.

Publik pun menanti, apakah polemik ini akan mereda sebagai kontroversi sesaat atau berkembang menjadi pertarungan politik yang lebih besar.***