Haji 2026 Dibayangi Konflik Timur Tengah, Ini Tiga Skenario Yang Disiapkan Pemerintah

Mediaraya.id – Konflik Timur Tengah mulai membayangi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Kekhawatiran terhadap pelaksanaan haji 2026 muncul seiring meningkatnya eskalasi keamanan kawasan yang berpotensi mempengaruhi mobilitas jemaah internasional.

Situasi tersebut muncul pada masa transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Kondisi geopolitik yang memanas membuat kesiapan pemerintah dalam mengelola haji 2026 semakin diuji.

Sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan pemerintah guna menjaga keselamatan jemaah haji Indonesia.

Keberlangsungan penyelenggaraan haji tetap diupayakan berjalan sesuai rencana.

Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas

Ketua Komisi Nasional Haji, Mustolih Siradj, menyatakan keputusan terkait keberangkatan jemaah pada tahun depan berada dalam situasi kompleks.

Faktor keselamatan disebut sebagai prioritas utama dalam menentukan kebijakan.

“Keselamatan jemaah itu di atas segala-galanya. Namun, kalau ibadah haji ini sampai dibatalkan atau kita tidak mengirimkan misi haji di tahun 2026 ini, dampak seriusnya adalah penumpukan jumlah antrean jemaah yang akan semakin tak terkendali,” papar Mustolih dikutip dari himpuh.or.id, Sabtu (14/3/2026).

Pertimbangan juga berkaitan dengan aspek teknis serta finansial yang telah berjalan.

Komitmen pembiayaan berbagai layanan haji telah disetorkan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak penyedia layanan.

Biaya tersebut mencakup penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan Masyair.

Nilai pembayaran disebut telah mencapai triliunan rupiah dan dilakukan melalui mekanisme pembayaran di muka.

Komunikasi Dengan Arab Saudi Terus Dijaga

Mustolih mengingatkan langkah sepihak berpotensi memunculkan konsekuensi diplomatik bagi Indonesia.

Sikap pemerintah diminta tetap mengacu pada keputusan otoritas penyelenggara haji.

“Sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan siap menyelenggarakan ibadah haji. Komunikasi ini yang harus terus dijaga,” tegasnya.

Ia juga menyoroti belum adanya sikap resmi dari sejumlah negara dengan jumlah penduduk muslim besar.

Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pakistan disebut masih memantau perkembangan situasi keamanan kawasan.

Keputusan Haji Harus Libatkan Banyak Lembaga

Keputusan mengenai keberangkatan sekitar 221 ribu jemaah haji Indonesia dinilai tidak dapat ditentukan oleh satu kementerian.

Kajian lintas lembaga diperlukan untuk membaca situasi keamanan global secara akurat.

“Harus melibatkan Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi, serta badan intelijen strategis yang dikoordinasikan oleh TNI untuk membaca peta keamanan secara akurat,” urainya.

Sejarah penyelenggaraan haji juga disebut tetap berlangsung di tengah berbagai konflik dunia.

Pengiriman jemaah Indonesia pernah dilakukan pada masa Perang Dunia hingga periode konflik Teluk antara Iran dan Irak pada 1990.

Dinamika konflik modern dinilai berbeda karena melibatkan teknologi militer jarak jauh yang lebih destruktif.

“Sikap kita harus banyak ditentukan oleh bagaimana sikap Arab Saudi. Jika mereka menyatakan aman, tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh, mengingat Indonesia adalah pengirim jemaah terbesar di dunia,” pungkas Mustolih.

Tiga Skenario Penyelenggaraan Haji 2026

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Haji dan Umrah RI telah memaparkan tiga skenario mitigasi penyelenggaraan haji 2026.

1. Jemaah Tetap Berangkat Dengan Mitigasi Ekstra

Pemberangkatan jemaah tetap dilakukan dengan pengamanan tambahan.

Jalur penerbangan dapat dialihkan menuju rute yang dinilai lebih aman.

Diplomasi juga akan dilakukan untuk memastikan adanya koridor aman bagi jemaah sebagai pihak non-kombatan.

Protokol evakuasi darurat disiapkan jika situasi keamanan memburuk.

2. Indonesia Membatalkan Keberangkatan

Skenario kedua berupa keputusan Indonesia tidak memberangkatkan jemaah meski penyelenggaraan haji tetap dibuka Arab Saudi.

Negosiasi intensif harus dilakukan pemerintah agar biaya layanan haji yang telah dibayarkan tidak hangus.

3. Arab Saudi Menutup Penyelenggaraan Haji

Skenario terakhir muncul apabila Arab Saudi menutup akses penyelenggaraan haji secara resmi.

Langkah pemerintah akan difokuskan pada pengamanan serta pengembalian dana jemaah yang telah disetorkan sebelumnya.***